Kapolda Metro Bersilaturahmi Dengan Tokoh Agama di Bekasi

BEKASI-Keberhasilan progam ''Polisi Sejuta Kawan'' yang dicetuskan Irjen Pol Timur Pradopo saat menjadi Kapolda Jawa Barat, tampaknya bakal dilanjutkan Timur Pradopo di wilayah tugasnya yang baru Polda Metro Jaya. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1978 ini, sejak dilantik sebagai Kapolda Metro Jaya sekitar tiga pekan lalu, terus melakukan upaya pendekatan dengan masyarakat.

Saat berkunjung ke Kota Bekasi, baru-baru ini, misalnya, Irjen Pol Timur Pradopo menyempatkan diri mengunjungi Masjid M. Ramadhan, Bekasi Selatan untuk bertemu dengan para tokoh agama dan masyarakat. Tujuannya membangun kemitraan dengan masyarakat dan para tokoh agama.

“Dan saya meminta menjelang bulan Ramadan nanti, kepada tempat-tempat hiburan mematuhi Perda larangan jam beroperasi selama sebulan penuh. Dan kepada ormas Islam juga saya berpesan agar jangan melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum,” tegas pria yang lebih akrab disapa Timur ini usai melaksanakan salat berjamaah dengan warga di Kecamatan Bekasi Selatan.

Saat melakukan kunjungan ke Mapolrestro Bekasi. Kapolda disambut Kapolres Kombes Imam Sugianto, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dan Dandim 0507/Bekasi Letkol Kav Steve P dan jajaran kepolisian Polres Metro Bekasi Kota serta Muspida Kota Bekasi lainnya.

Sementara itu Kapolres Metro Kota Bekasi Kombes Imam Sugianto mengatakan, setelah beberapa hari ini melakukan operasi Patuh Jaya, pihaknya akan kembali melakukan agenda tahunan Kamtibnas dengan melakukan operasi rutin cipta kondisi.

Nantinya operasi cipta kondisi lebih menitik beratkan pada razia untuk mengantisipasi kemungkinan tindakan kriminal di jalan. Seperti penodongan, pencurian motor, minuman keras dan penertiban tempat-tempat hiburan selama bulan puasa berlangsung. “Dimana nantinya operasi cipta kondisi ini akan ditingkatkan lagi menjadi sehari dua kali,” tutup orang nomor satu dijajaran Polres Metro Bekasi Kota ini. ar

Rekrut Tenaga Ahli Ilegal, Gubernur Jabar Akan Dilaporkan ke KPK

BANDUNG-Direktur Taxation Advocacy Group (TAG) yang juga pemerhati APBD Dedi Haryadi menuding keberadaan tenaga ahli Gubernur Jabar Ahmad Heryawan adalah ilegal. Dia berencana melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Dedi, dalam perekrutan tenaga ahli tersebut, unsur-unsur pidana diduga sudah terpenuhi.

"Anggaran untuk tenaga ahli kan sudah dibelanjakan. Jadi menurut saya, diduga ada unsur-unsur pidana korupsi karena ada aturan PP No 41/2007 yang dilanggar sehingga merugikan keuangan negara," kata Dedi saat dihubungi wartawan, Rabu (21/7/2010).

Dedi mengatakan, selain merugikan keuangan negara, keberadaan tenaga ahli ini juga mengandung unsur memperkaya diri dan orang lain. "Dalam hal ini ada unsur memperkaya diri dan memperkaya orang lain," tandas Dedi seperti dikutip detik.com.

Selain melaporkan Gubernur Jabar ke KPK, Dedi juga melaporkan kasus ini ke Mendagri dan DPRD Jabar. Pasalnya, kata dia, kasus perekrutan tenaga ahli tersebut sarat dengan pelanggaran administratif.

"Kita tidak hanya lapor ke KPK, tetapi juga ke Mendagri. Kenapa kita lapor ke KPK, karena kita sudah tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan lokal. Artinya, lembaga peradilan lokal masih disangsikan kredibilitasnya," kata Dedi.

Lebih jauh Dedi mengatakan, honor tenaga ahli yang dananya diambil dari APBD juga jelas sebuah pelanggaran. Sebab, kata dia, berdasarkan PP 19/2010, sumber keuangan pelaksanaan sekretariat dan tenaga ahli dari APBN melalui mekanisme dana konsentrasi.

"Selain itu, pengalokasian dana untuk honor tenaga ahli dalam APBD, tanpa persetujuan dewan terlebih dahulu," kata Dedi.

Disinggung kapan dirinya akan melaporkan kasus tersebut ke KPK, Dedi mengaku belum bisa memastikan. "Kita belum laporkan. Masih menunggu wacana ini berkembang. Nanti 10 sampai 15 hari lagi," kata dia.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diduga telah merekrut 12 tenaga ahli ilegal untuk membantu roda pemerintahan. Dugaan tersebut disampaikan Direktur Taxation Advocacy Group (TAG), Dedi Haryadi.

Pembentukan tenaga ahli gubernur tersebut disebut ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 tentang perangkat organisasi pemerintah daerah pasal 36 dan 37, dalam melaksanakan tugasnya gubernur dibantu paling banyak 5 orang staf ahli.

Dedi Haryadi menuntut tenaga ahli Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan segera dibubarkan. Sebab keberadaan tenaga ahli tersebut berimplikasi pada APBD dan sarat dengan penyalahgunaan wewenang.

"Karena tidak punya dasar hukum yang jelas, seharusnya memang tenaga ahli itu dibubarkan," kata Dedi.

Menurut Dedi, yang sudah diatur dengan jelas hanya staf ahli yang berjumlah 5 orang. Keberadaan staf ahli tersebut, kata dia, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 tentang perangkat organisasi pemerintahan daerah pasal 36 dan 37.

"Staf ahli itu diatur dalam PP 41 tahun 2007. Jumlahnya 5 orang dan merupakan jabatan struktural. Untuk staf ahli gubernur, jabatannya eselon IIa," terang Dedi.

Berdasarkan data yang dihimpun, ke-12 tenaga ahli itu adalah Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH (bidang politik dan hukum), Prof Dr Johny Wahyudi DEA (Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna), Dr Indra Perwira SH MH (Pemerintahan), Drs Islaminur Pempasa MSI (media massa dan kehumasan), Kodrat Wibowo PhD (ekonomi), Ir Johny Patta (Analis Fiskal dan Kebijakan Regional Makro), Ir Johny Patta (bidang analisis fiskal dan kebijakan regional makro, ISwandi Imran PhD (Bidang infrastruktur), Brian Yulianto (Bidang energi dan lingkungan), Nur Suhud DEA (Bidang Pertanian dan Peternakan), Dr Cecep Darmawan (bidang pendidikan), Dr Syahrizal Syarif Ph.D (bidang kesehatan), dan Dipl Ing Husin M. AI (bidang sosial kemasyarakatan).

Berapa besaran gaji tenaga ahli gubernur tersebut? Menurut Dedi, dari 12 tenaga ahli gubernur tersebut, dua tim leader yaitu Asep Warlan dan Johny Wahyudi mendapat gaji paling tinggi yaitu sebesar Rp 14 juta per bulan. Sementara 10 tenaga ahli lainnya menerima gaji sebesar Rp 12,9 juta per bulan.

"Mereka digaji dengan menggunakan dana dari APBD. Untuk team leader menerima gaji Rp 14 juta per bulan. Sementara 10 tenaga ahli lainnya digaji Rp 12,9 juta per bulan," kata Dedi.

Dedi mengatakan, anggaran untuk tenaga ahli tersebut ditetapkan dalam perubahan anggaran SKPD tahun 2010. Seluruh tenaga ahli tersebut berada di bawah sekretariat daerah (setda) biro humas protokol dan umum. Nilai anggaran untuk honor dan operasional 12 tenaga ahli tersebut mencapai Rp 2 miliar setahun. Belakangan, dalam perubahan anggaran nilainya menjadi Rp 2,7 miliar dalam setahun.

"Berdasarkan PP 19/2010, gaji tenaga ahli tidak boleh dibayar dari APBD. Tenaga ahli harusnya dibayar dari dana konsentrasi bukan dari APBD," tandas Dedi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diduga telah merekrut 12 tenaga ahli ilegal untuk membantu roda pemerintahan. Dugaan tersebut disampaikan Direktur Taxation Advocacy Group (TAG), Dedi Haryadi.

Pembentukan tenaga ahli gubernur tersebut disebut ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 tentang perangkat organisasi pemerintah daerah pasal 36 dan 37, dalam melaksanakan tugasnya gubernur dibantu paling banyak 5 orang staf ahli.

RUMAH MEWAH MILIK PEJABAT KOTA BEKASI

Rumah mewah yang ditaksir bernilai milyaran rupiah yang terletak di jalan Lumbu Tengah , Kec Rawa Lumbu ini adalah milik H. Agus Sofyan, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Pemkot. Rumah mewah ini menjadi sorotan masyarakat Kota Bekasi. Apalagi, Pemerintah Kota Bekasi kini juga sedang menjadi pembicaraan publik berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah disidik KPK. Banyak warga masyarakat yang bertanya-tanya darimana sumber pendanaan rumah mewah yang bernilai milyaran rupiah ini. Kalau hanya dari “gaji resmi” rasa-rasanya mustahil. (foto:anas)

Dispera Kota Bekasi Bertekad Pertahankan Adipura

BEKASI-Produksi sampah pasar saat ini telah mencapai lebih kurang 150 kubik/hari. “Namun, sejauh ini pengangkutan sampah ke TPA Sumur Batu tidak ada masalah, berjalan sesuai rencana kerja kami, kendati kendaraan truk yang kami miliki banyak yang sudah berumur,” demikian diungkapkan kepala Bidang Ketertiban Pasar dan Kebersihan pada Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi Drs Jaenal Akbar di kantornya, pekan lalu.

“Kendaraan yang kami miliki ada 16 semua layak operasional, setiap hari kami kerahkan ke 11 pasar yang ada di bawah naungan kami. Ke-11 pasar itu antara lain, pasar Pondok Gede, Jatisampurna, Kranji, Bantar gebang, Teluk Pucung, Pasar Baru, Pasar Proyek, Bintara, Sumber Arta, Jatiasih, dan Pondok Gede jalan Hankam,’’ujarnya.

Menurut Jaenal, sepatutnya kendaraan yang sudah berumur harus diremajakan atau diganti, sebelum mengalami gangguan pada saat pengangkutan. Karena kalau terjadi gangguan akan berimbas pada penumpukan sampah, kendati sampah sampah tersebut telah berada di TPS yang telah disiapkan di masing masing pasar untuk selanjutnya di angkut ke TPA.

“Terlebih dalam rangka mempertahankan Piala Adipura, kami telah tekankan baik kepada warga pasar maupun petugas kebersihan pasar, agar pasar selau bersih dan bebas tumpukan sampah, serta memelihara keindah dan ketertiban,” tambah Jaenal.

Sebagaimana diketahui masalah sampah di Kota Bekasi, sedikit demi sedikit kini mulai terurai setelah sukses dengan program Clean Development Mechanical (CDM) yang mengolah gas buang menjadi gas metan bekerjasama dengan Bank Dunia.

Kota Bekasi juga telah meresmikan proyek pengolahan sampah menjadi pupuk organik dan briket, semacam arang dengan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sumur Batu, Bantar Gebang November tahun lalu.

Sampah –sampah yang diolah tersebut di antaranya dari sampah pasar di samping sampah warga pemukiman dan sampah jalanan, aliran sampah yang datang ke TPA Sumur Batu dalm satu hari mencapai 1.200 ton.(anas)

Catatan Sipil Bekasi "Jemput Bola" Di Mall

BEKASI-Upaya peningkatan pelayanan dalam bidang Catatan Sipil akan terus ditingkatkan, tidak hanya terbatas di kantor kelurahan saja yang secara rutin sudah dilakukan. “Kami akan mencoba pelayan di tempat –tempat keramaian dalam waktu dekat, misalnya di Mall-mall,”ujar Kepala Bidang Catatan Sipil (Casip) Kota Bekasi Drs Cecep Sutandi di ruang kerjanya pekan lalu pada Koran ini.

Pihaknya akan mencoba melayani masyarakat sedekat mungkin. Kata mantan Kabag Humas ini, pelayananpun nantinya tidak hanya terbatas di Mall, kalau memungkinkan di stasiun dan pasar.

“Yang jelas, di tempat tempat keramaian dan yang paling penting tempatnya strategis,” tambah Cecep.

Dikatakan Cecep, pihaknya setiap hari melayani lebih kurang 150 s/d 200 warga yang mengurus akte, terbanyak akte kelahiran.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya Akte, sekarang telah tumbuh, sehingga pelayananpun perlu di tingkatkan. Terlebih pada musim pendaftaran anak sekolah di samping sebagai syarat wajib melampirkan Akte Kelahiran terkait identitas, juga sebagai syarat mencari kerja.

“Seiring tumbuh dan berkembangnya penduduk Kota Bekasi, sudah selayaknya kami mempunyai kendaraan khusus pelayanan Akte,.selama ini kami masih dengan mobil dinas biasa,”keluh Cecep.(anas)

Pemkot Bekasi Gelar Pemilihan Abang Mpok

BEKASI-Meskipun pemilihan Abang Mpok di Kota Bekasi, sudah menjadi agenda rutin tahunan, tapi pemilihan tahun ini dinilai berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di samping pesertanya jauh lebih banyak, juga materi tentang pendalaman wawasan sedikit mengalami perkembangan baik mengenai wisata, budaya dan pengetahuan umum. Kategori pemenangnya juga bukan hanya cantik dan tampan saja yang dinilai, tapi sejauhmana kecerdasan, keimanan dan ketaqwaan mereka juga menjadi unsur penilaian serta sejauh mana mereka mengenal teknologi.

‘’Dan pemuda dan pemudi Kota Bekasi yang hendak adu nyali cukup tinggi dalam pemilihan ini,” ujar Sekretaris Panitia Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi, Drs Muhaimin di kantornya pekan lalu.

Lebih jauh Muhaimain mengungkapkan, sampai hari terakhir pendaftaran 30 Juni 2010 tercatat pendaftar mencapai 102 orang yang datang dari berbagai wilayah kecamatan di Kota Bekasi dari 102 peserta akan diseleksi menjadi 50 peserta atau 25 pasang.

Dijelaskan Muhaimin, kriteria menjadi peserta antara lain, warga Kota Bekasi yang telah berumur 17 tahun. Para peserta yang telah dinyatakan layak untuk mengikuti pemilihan Abang Mpok ini, selanjutnya selama tiga hari yakni dari tanggal 6 s/d 8 Juli diberikan pembekalan dan materi tertulis bertempat di gedung Patriot, meliputi tes tertulis bahasa Inggris, kepariwisataan, budaya dan pengetahuan umum.

Pada tahap berikutnya mulai tanggal 10 s/d 12 seluruh peserta mengikuti Outbond di Taman Cibodas, Cianjur, Jawa Barat. Acara selanjutnya penentuan pemenang mengambil tempat di Hotel Horison tgl 14 Juli.

Kategori pemenang antara lain Juara 1, juara 2 ,juara 3 dan juara harapan 1,harapan 2, dan harapan 3.serta juara Faforit, persahabatan dan Foto Jenic masing masing 1 pemenang.Sementara Dewan Juri dipercayakan pada Budayawan Andi Sopandi, Drs Slamet Basuki dan Vivien Sabana. (anas)

Jalan Pusakamulya-Garogrek Rawan Laka

PURWAKARTA-Pengguna jalan bertujuan Ciater, Kabupaten Subang yang melintasi Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta disarankan untuk berhati-hati jika melintas di jalan provinsi antara Pusakamulya-Garoggek. Jalan ini rawan terjadi kecelakaan lalu lintas (Lakalantas).

Kapolsek Kiarapedes AKP Agus Yudi kepada SUAR mengatakan, di wilayah hukum Polsek Kiarapedes yang terkenal dengan lakalantas adalah sepanjang jalan Garoggek-Pusakamulya. Di Jalan provinsi ini sering terjadi kecelakaan oleh sebab itu warga disarankan untuk berhati-hati jika melintasi jalan ini.

Menurutnya, penyebab terjadi kecelakaan bisa diakibatkan karena pengemudi yang ugal-ugalan di jalan bisa juga karena pengemudi mengantuk. Kecelakaan sering terjadi menjelang lebaran dan hari libur nasional karena arus lalu lintas saat itu padat. “Kalau hari libur banyak yang ke Ciater melintasi jalan ini,”ujar Kapolsek Agus.

Menyinggung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kiarapedes, Kapolsek Agus mengatakan, situasi Kamtibmas diwilayah hukum Polsek Kiarapedes saat ini kondusif. “Situasi Kamtibmas di Kiarapedes saat ini kondusif tak ada kasus yang menonjol,”jelas Kapolsek.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Desa Pusakamulya Sudirman, bahwa situasi Kamtibmas di Pusakamulya saat ini kondusif.(Asep Budiman)