Kepolisian Seharusnya Tak Bereaksi Negatif Terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

JAKARTA-Sikap terlalu reaktif dari pihak Polri terhadap Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menuai kritik. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Didi Irawadi menyayangkan reaksi negatif Kepolisian RI terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu. "Seharusnya kepolisian memberi respon baik, positif," ujarnya, Sabtu (31/7).

Sebabnya, kata dia, pesan pendek yang dikirimkan Sekretaris Satuan Tugas Denny Indrayana kepada sejumlah wartawan pada Kamis (29/7) berisi hal yang benar, yakni mendesak Kepolisian menuntaskan kasus rekening perwira tinggi. Sejauh ini, Didi menilai Kepolisian masih belum menunjukkan kesungguhan dan keseriusannya, sehingga masyarakat meragukan pengusutan kepolisian terhadap perkara rekening gendut itu.

Ia mendesak Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri bertindak sesuai arahan Presiden untuk menuntaskan kasus tersebut. "Ini momentum Kapolri untuk menunjukkan reformasi kepolisian yang didengungkan sejak dua tahun lalu," ucapnya.

Jika Kepolisian ternyata tak mampu memberi hasil yang memuaskan, Didi berpendapat tim independen harus dibentuk untuk merampungkan sengkarut itu.

Mas Achmad Santosa, Anggota Satuan Tugas, menyampaikan Satuan Tugas bakal menggelar jumpa pers besok (1/8). "Kita sepakati akan konpers Minggu besok jam 16. Tempat akan ditentukan kemudian," sebutnya melalui pesan pendek. Ia juga tak bisa dihubungi hari ini.

Sebelumnya. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jumat (30/7) menantang Denny membuktikan adanya praktik mafia hukum dalam pengusutan rekening mencurigakan sejumlah perwira polisi. Ini terkait dengan pernyataan Denny melalui pesan singkat yang dikirimkannya kepada para wartawan.

“Saya ingin menyampaikan, bagaimana Pak Denny bisa menyimpulkan kalau rekening itu terkait mafia hukum. Kalau Pak Denny punya bukti, tolong dibawa ke kita supaya bisa kita ungkap,” ujarnya.

Dalam pesan singkatnya yang diterima wartawan, Denny mengatakan, terkait masalah dugaan praktik mafia hukum dalam kepemilikan rekening di kepolisian, yang sering disebut rekening gendut perwira Polri, Presiden SBY telah memanggil dan meminta penjelasan dari Kapolri.

Presiden memerintahkan agar kepolisian kembali memperjelas, mempertegas keterangan terkait masalah rekening tersebut kepada publik.

Dipahami bahwa penjelasan yang diberikan kepolisian sebelumnya masih mengundang pertanyaan. Presiden menegaskan adalah sangat penting kepolisian menuntaskan masalah ini, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada kepolisian.

Bagaimanapun, tanpa kepercayaan masyarakat, kerja-kerja kepolisian akan banyak yang terkendala.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tidak bersedia berkomentar tentang pertemuan dengan Presiden tersebut. Ketika ditemui setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, Kapolri tidak bersedia diwawancara dan segera bergegas meninggalkan wartawan.

Pihak Mabes Polri memang telah merilis pernyataan terkait temuan sejumlah rekening milik perwira Polri yang jemlahnya besar. Dalam rilis tersebut, dikatakan kepolisian, dari 23 rekening mencurigakan, 17 diantaranya wajar, dan diperoleh dengan cara-cara yang tak melanggar hukum..
Indonesian Coruption Watch (ICW) sebelumnya juga menilai pernyataan Mabes Polri terkait rekening perwira yang mencurigakan kurang memuaskan. Kepolisian tak menjelaskan lebih rinci bagaimana yang mereka maksud dengan wajar.

"Kami tidak bisa memberi tanggapan karena kepolisian tak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana mereka menilai wajar rekening perwira yang mencurigakan. Tidak dijelaskan apa bisnisnya, dan apakah bisnis itu ada atau tidak kaitan dengan kewenangan sebagai polisi," ujar anggota Badan Pekerja ICW, Adnan Topan Husodo.

Menurut Adnan, penjelasan yang diberikan Polri belum bisa meyakinkan masyarakat tentang keseriusan mereka menuntaskan kasus ini. Informasi yang disampaikan Polri, kata Adnan, tak cukup memadai. Ia menyarankan kepolisian menerbitkan laporan yang lebih rinci tentang rekening perwira polisi yang mencurigakan.

Terkait kasus ini juga, Adnan menyarankan penyidikan dilakukan oleh pihak eksternal. Penyidikan dari dalam, kata dia, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. "Apalagi kita tahu di kepolisian hubungan senior dan junior sangat kental," lanjut Adnan.(aris kuncoro/sumber:tempointeraktif dll)

Operasi Patuh Jaya 2010, Berhasil Menindak 69.480 Pelanggar

JAKARTA- Direktorat Lalulintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Ditlantas Polda Metro Jaya) berhasil menindak sebanyak 69.480 pelanggar selama Operasi Patuh Jaya 2010 yang berlangsung dari tanggal 15 Juli sampai 28 Juli 2010. Pelanggaran terbanyak terjadi di wilayah Jakarta Utara pada Operasi Patuh Jaya 2010. "Pelanggaran lalu lintas di Jakarta Utara mencapai 8.645 kasus dari jumlah total pelanggaran pada Operasi Patuh Jaya 2010," kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Johansen Simamora di Jakarta, Kamis (29/7/2010).

Johansen menyebutkan jumlah total pelanggaran selama Operasi Patuh Jaya sejak 15 hingga 28 Juli 2010 mencapai 86.896 kasus terdiri atas kasus pengendara motor, mobil dan angkutan umum.

Polisi juga mengeluarkan bukti pelanggaran (tilang) untuk 17.416 pengendara dengan barang bukti berupa 30.107 Surat Izin Mengemudi (SIM), 38.647 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 607 unit kendaraan motor dan 119 unit mobil.

Johansen menambahkan Operasi Patuh Jaya juga mencatat Jakarta Timur menempati posisi kedua sebagai pelanggaran terbanyak dengan 6.017 kasus, disusul Jakarta Selatan (4.071 kasus), Depok (3.458 kasus), Bekasi Kota (3.423 kasus), Jakarta Barat (3.020 kasus) dan Tangerang Kota (2.699 kasus). Selanjutnya, Jakarta Pusat (2.653 kasus), Bekasi kabupaten (2.018 kasus), Tangerang Kabupaten (1.599 kasus) dan KPPP Tanjung Priok (520 kasus).

Jenis pelanggaran terbanyak dilakukan, yakni pengendara yang tak menghiraukan larangan berhenti dengan jumlah 10.751 kasus, disusul pelanggaran tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 9.975 kasus. Pelanggaran lainnya yang tak kalah banyak berupa berkendara melawan jalur (7.559 kasus) dan menerobos jalur busway (6.222 kasus).

Sementara itu, Koordinator "Traffic Management Center" (TMC) Polda Metro Jaya, Komisaris Polisi Indra Jafar, menyatakan Operasi Patuh Jaya mampu menangani tingkat kemacetan pada sejumlah titik lokasi. Contohnya, kemacetan yang sudah tidak terjadi lagi di perempatan lampu merah Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar menjelaskan pula, selain menilang, polisi juga memberikan 17.416 teguran kepada pengendara yang melakukan pelanggaran ringan aturan lalu lintas.

Menurut Kombes Pol Boy Rafli Amar, hasil operasi Patuh Jaya 2010 kurang lebih sama dengan operasi yang diselenggarakan pada tahun lalu.

Boy mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan yakni berhenti tidak pada tempatnya, melanggar rambu lalulintas dan tidak membawa surat-surat kendaraan.

Apakah ada polisi yang terjaring Operasi Patuh Jaya 2010?

"Kayaknya ada, untuk sanksinya ditilang sama seperti masyarakat umum," imbuh Boy Rafli.(aris kuncoro,sumber:antara/republika)

Banang Minta BPK Audit PT BBWM Bekasi

BEKASI-Desakan agar dilakukan audit total terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) kepunyaan Pemerintah Kabupaten Bekasi terus bermunculan. Selain dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kini muncul pula desakan dari DPRD Kabupaten Bekasi. Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Bekasi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat segera mengaudit sejumlah penggunaan keuangan serta kegiatan yang dilakukan PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM). Pasalnya, setiap laporan rapat kerja dengan perusahaan tersebut tidak menyertakan rekapitulasi penggunaan anggaran pertahunnya.

Menyikapi pendapatan yang diterima PT BBWM sebesar Rp 158 miliar sejak 2007 hingga 2009, anggota Banang DPRD Kabupaten Bekasi, mempertanyakan sejumlah penggunaan anggaran kegiatan tersebut. Karena sampai saat ini, pihak BBWM belum juga memberikan laporan yang signifikan. Sehingga dianggap penggunaan tersebut tidak jelas keberadaannya.

Pendapatan yang sudah dipotong biaya produksi itu meliputi Rp 44 miliar disetor ke kas daerah, Rp 41 miliar ke pajak, serta Rp 30 miliar merupakan dana operasional BBWM seperti gaji pegawai, sewa tempat dan listrik, serta biaya alat perlengkapan kantor. “Sampai saat ini kami mempertanyakan kepada BBWM karena belum ada laporannya,” kata anggota Komisi C, Taih Minarno, Sabtu (31/07/2010).

Dijelaskan Taih, anggaran lainnya seperti dana laba tertahan sebesar Rp 37 miliar, pihaknya meminta kepada BBWM agar laba tersebut hanya Rp 17 miliar saja. Serta yang Rp 20 miliar harus disetorkan ke kas daerah berdasarkan rapat umum pemegang saham. “Itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tentang perseroan terbatas,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Taih, dana legitasi sebesar Rp 3 miliar juga menjadi persoalan bagi anggota Banang. “Padahal, saat melakukan perkara antara Maruta dengan BBWM sudah dianggap kalah,” lanjutnya.

Terkait dana CSR sebesar Rp 1,5 miliar, pihaknya juga meminta rincian itu berdasarkan laporan hasil audit bukan laporan biasa. Penggunaan CSR ini harus jelas, agar masyarakat mengetahui sejauhmana anggaran itu dipergunakan. “Berharap, pihak BBWM harus transparan dalam pengelolaan keuangan tersebut,” tambahnya.

Sementara, anggota Banang lainnya, Hasan Bisri menginginkan penggunaan anggaran tahun 2003 hingga 2009 ada laporan pertahunnya. Sehingga dalam melihat posisi tahun 2009, pihaknya mendapatkan gambaran yang jelas. Karena, terkait juga dengan penyertaan modal pemerintah daerah dengan sahamnya 95 persen. “Seperti apa kegiatan pertahunnya yang dilakukan dewan komisaris itu. Karena, setiap rapat kerja kita hanya mendapatkan keterangan dari direktur-direktur dan dewan direksi,” katanya.

Bisri menambahkan yang diperlukan Banang adalah laporan kegiatan juga dilibatkan bukan hanya laporan keuangannya saja. “Kalau mereka mengelola gas seperti apa kerjasama dengan Pertamina, sehingga kita bisa menghitung dan mengkalkulasi,” katanya.

Dikatakan Bisri bahwa dewan ingin betul-betul bisa mengkaji seluruh kegiatan yang menggunakan dana kegiatan pemerintah daerah tersebut. “Hal ini penting bagi kita, sehingga masyarakat bisa mengetahui,” tegasnya.

Terpisah, tiga lembaga swadaya masyarakat, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah daerah (LP3D), Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Pembangunan Bekasi (LP3B) dan Jaringan Informasi Public (JIP) mendesak anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera meminta BPK Provinsi Jawa Barat mengaudit keuangan BBWM dan Odira. “ Ini perlu segera dilakukan anggota Banang, jangan hanya sebatas berkoar di suratkabar. Mereka mestinya meminta ke BPK Jabar lewat surat secara resmi,” tegas Ketua LP3D Jonly Nahampun.

Menurut pria berambut kribo ini, dicabutnya izin PT Odira oleh Kementerian ESDM atas gugatan yang dilayangkan dan dimenangkan PT Maruta di tingkat Mahkamah Agung, juga harus menjadi kajian anggota dewan, yakni ke depan apakah perlu BUMD Kabupaten Bekasi mencari mitra kerja menggantikan Odira.

Sementara Ketua LP3B Muhammad Aris Kuncoro menilai, sikap anggota Banang yang hanya bercuap-cuap di beberapa mass media menimbulkan penafsiran beragam. Jika memang serius menyikapi keuangan BBWM, jelas Aris, anggota Banang, diharapkan segera meminta BPK Provinsi Jawa Barat untuk mengaudit keuangan PT BBWM..

M. Aris Kuncoro juga mengingatkan, bahwa menurut Perda No 6/2002 tentang pembentukan BUMD disebutkan bahwa setoran PAD akan diberikan berkisar 50 sampai 60% dari keuntungan bersih atas pengelolaan gas dan LPG.
Ditambahkannya, ketentuan bagi hasil yang tertuang dalam penjelasan AD/ART perusahaan daerah itu jatah bagi hasil untuk Pemkab sebesar 55% dari keuntungan bersih. Saat ini total setoran masih jauh dari dari angka 55%.

Sedangkan Ketua Presidium JIP, Melodi Sinaga mengatakan, hendaknya yang didudukkan di PT BBWM adalah orang-orang profesional yang faham tentang perminyakan.

Melodi mengingatkan tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten Bekasi yang harus membayar ganti rugi kepada PT Maruta sebesar Rp 90 milliar atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak untuk kemudian bermitra dengan PT Odira. Karena putusan MA sudah inkra. “Jangan sampai Pemkab menggunakan APBD untuk membayar PT Maruta,” ujar Melodi.

Dikatakan, pemutusan kerjasama antara Pemkab Bekasi dengan PT Maruta dilakukan saat Bupati Bekasi dijabat Saleh Manaf. Sehingga menurut Melodi, orang yang paling bertanggung jawab adalah mantan Bupati Bekasi Saleh Manaf.

Menurut Melodi, agar pihak Pemkab tidak rugi terlalu banyak karena harus membayar PT Maruta, maka ada baiknya menjajagi kembali kemungkinan bekerjasama dengan PT Maruta.

“Apa sih susahnya mengajak PT Maruta kembali menjalin kerjasama? Dengan demikian soal kewajiban membayar kepada PT Maruta kan bisa dinegosiasikan?” ujar Melodi.

Melodi Sinaga dan M. Aris Kuncoro yang mengikuti kasus ini sejak tahun 2004 lalu mengingatkan pula terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 3087.K/10/DJM.S/2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi dari PT Odira Energi Persada.

Dengan terbitnya SK itu, kata Melodi, maka PT BBWM atau Pemkab Bekasi mestinya kan bisa secepatnya mengambil keputusan untuk segera mengembalikan posisi PT Maruta sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan gas di Tambun.

M. Aris Kuncoro dan Melodi lalu mengingatkan kembali bahwa kasus hukum yang melilit PT Odira dan PT BBWM itu, itu bermula dari masalah persaingan politik antara mantan Bupati Wikanda dan mantan Bupati Saleh Manaf. Pada masa Wikanda jadi Bupati, pihak PT BBWM sudah meneken kontrak kerjasama dengan PT Maruta dalam pengelolaan LPG Plant. Namun, di tengah jalan, ketika Saleh Manaf menggantikan Wikanda menjadi Bupati, mendadak terjadi pembatalan sepihak. Yakni dengan menunjuk PT Odira menggantikan PT Maruta sebagai mitra kerjasama PT BBWM. Sejumlah pihak, ketika menuding, ada permainan politik di balik pembatalan itu. Atas pembatalan itu, PT Maruta kemudian menggugat secara hukum, dan ternyata gugtan PT Maruta dimenangkan MA.

PDAM Bekasi Naikkan Tarif Mulai 1 Agustus

BEKASI-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi memutuskan untuk menaikkan tarif dasar air per 1 Agustus 2010. Tarif dasar air itu naik sekitar 15 persen, dari Rp 1.852 per meter kubik menjadi Rp 2.130 per meter kubik. Direktur Utama PDAM Bekasi, Wahyu Prihantono, didampingi Tim Penyesuaian Tarif PDAM Bekasi mengumumkan pemberlakuan kenaikan tarif itu hari Selasa (27/7/2010).

"Angka penaikan tarif itu bukan karena pengaruh naiknya TDL (tarif dasar listrik-Red). Kalau menyesuaikan dengan kenaikan TDL, tarif air minum PDAM Bekasi mestinya naik sebesar 30-35 persen," kata Wahyu. Dia menyatakan, kenaikan tarif itu sudah direncanakan sejak business plan dibuat pada awal tahun lalu.

PDAM Bekasi, kata Wahyu, hanya menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Wali Kota Bekasi-Bupati Bekasi Nomor 1/2006 dan Nomor 3/2006. "SKB itu berlaku selama lima tahun dan semestinya sudah diterapkan lima kali sejak diterbitkan, tapi baru dijalankan tiga kali dengan sekarang ini. Kalau sampai tahun ini kenaikan tarif itu tidak juga diterapkan, perusahaan terancam gulung tikar," katanya.

Wahyu menambahkan, tarif dasar terbaru itu masih jauh lebih kecil dibanding biaya produksi yang mencapai Rp 2.800 per meter kubik. Dia pun membandingkannya dengan harga air minum kemasan yang saat ini dijual di pasaran dengan harga lebih dari Rp 3.000 per liter.

Wahyu mengatakan, sesuai Keputusan Meteri Keuangan Nomor 120 tahun 2008, salah satu indikator PDAM yang utama adalah pendapatan harus disesuaikan terhadap biaya.

"Saat ini harga rata-rata penjualan air PDAM Bekasi sebesar Rp 3.450 per meter kubik di bawah target biaya pemulihan berdasarkan perencanaan bisnis PDAM Bekasi sebesar Rp 4.043 per meter kubik," katanya.

Penyesuaian tarif tersebut, juga bertujuan untuk pengembangan pelayanan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap apsokan air bersih terus meningkat setiap tahun sesuai dengan daftar tunggu yang telah terdata.

"Seperti dimaklumi, cakupan pelayanan PDAM Bekasi yang membawahi kota dan kabupaten Bekasi saat ini mencapai 20,27 persen, dengan rincian kota 26,32 persen, dan kabupaten 14,31 persen. Jumlah pelanggan keseluruhan 143.000 dari jumlah penduduk sebanyak 4.351.671 jiwa," katanya.

Menurutnya, untuk pengembangan pelayanan tidak hanya dibutuhkan investasi pada pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), namun juga alokasi untuk biaya pemeliharaan, revitalisasi perpipaan, penggantian pompa dan lainnya.

"Saat ini dari pipa sambungan air yang telah terpasang, sekitar 50 persen telah melebihi ambang usia teknis atau di atas 20 tahun, begitu juga mesin-mesin pompa 60 persen telah diatas usia teknis sehingga menyebabkan gangguan distribusi air ke konsumen," ujarnya.

Dikatakan Wahyu, rasionalisasi kenaikan tarif PDAM juga dilihat dari konsidi objektif tarif PDAM lain di Jabodetabek dan Jawa Barat, dimana Bekasi adalah termasuk yang mengenakan tarif dasar terendah atau dibawah Rp 2.000 per meter kubik, sementara daerah lain di atas nominal tersebut.dadang

Pameran Pembangunan HUT Purwakarta 2010 Pindah Lokasi

Keterangan Foto: H. Endang MR Abdullah, SH, MH



PURWAKARTA- Dalam memperingati hari jadi Purwakarta ke-179 dan kabupaten Purwakarta ke-42 setiap tahun pemeintah daerah selalu menyelenggarakan pameran pembangunan yang diikuti oleh berbagai unsure instansi, dinas BUMN dan BUMD. Ditemui di ruang kerjanya seksi umum pada susunan panitia penyelenggarakn pameran H. Endang MR Abdullah SH. MH, mengatakan, tujuan pameran tersebut utuk menunjukkan atau memperlihatkan kepada seluruh lapisan masyarakat luas hasil dari kinerja aparatur pemerintahan kabupaten Purwakarta selama satu tahun ke belakang.
Selain itu dengan diselenggarakanya pameran tersebut untuk ke depanya dapat dijadikan inspirasi bagi para aparatur pemerintahan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang diharapkan bias menunjang tercapainya pembangunan Purwakarta agar lebih maju sehingga akan bisa mensejahterakan masyarakat Purwakarta.

Dengan selalu diadakanya pameran pembangunan setiap tahunnya hal tersebut juga untuk memotivasi Usaha Kecil Menengah (UKM) agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga kemiskinan di Purwakarta dapat teratasi. Kegiatan tersebut juga untuk menjalin silaturohmi antar instansi, BUMN dan BUMD.

Adapun tempat yang biasanya diselenggarakan di Situ Buleud sekarang dipindahkan ke jalan baru hal tersebut dikarenakan Situ Buleud tempatnya terlalu kota sehingga sangat tidak efektif untuk pengunjung yang selalu berjubel datang. Jalan baru dipilih dengan maksud untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat dan dengan diadakanya pameran agak kepinggir supaya harga jual di wilayah tersebut jadi terangkat sehingga perekonomian warga sekitar akan lebih baik.

Peserta pameran sendiri diikuti oleh dua kelompok, kelompok pertama peserta dari UPD sebanyak 25 stan. Dalam keikutsertaanya UPD tidak dipungut biaya tempat hanya dipungut biaya listrik sebesar 1,5 juta rupiah. “Untuk kelompok ke dua diikuti oleh peserta dari BUMN dan BUMD yang ada di kabupaten Purwakarta untuk kelompok yang kedua dikenakan biaya sewa tempat dan listrik sebesar 3 juta rupiah,” pungkasnya. Asep Budiman

Mahasiwa Desak DPRD Minta Pertanggungjawaban Keuangan KNPI

BEKASI– Mahasiswa Kabupaten Bekasi meminta dana hibah sebesar Rp600 juta pada KNPI Kabupaten Bekasi bisa dipertanggungjawabkan.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi agar segera memanggil Ketua KNPI Kabupaten Bekasi untuk mempertanggungjawabkan dana hibah tersebut.

Dikatakan ketua GMNI Bekasi Tolet bahwa KNPI tidak transparan dalam menggunakan dana hibah tersebut. “Mereka dapat dana hibah Rp600 juta dari APBD, bentuk dan realisasinya mana. Kami cuma mendengar adanya pemilihan saja,” bebernya.

Anehnya, kata Tolet, dengan dana sebesar itu KNPI tidak bisa menyelesaikan masalah internalnya seperti untuk pemilihan perwakilan kecamatan (PK). “Yang jadi masalah sekarang, pelantikan PK sampai saat ini belum juga dilakukan. Beberapa PK, Cibitung, Cikarang Utara dan Tambun bahkan belum mendapatkan SK dari KNPI Kabupaten Bekasi,” ketusnya.

Untuk itu Tolet mendesak agar wacana mengaudit dana KNPI bisa segera dilakukan. “Ketua dewan itu pernah meminta supaya ketua KNPI melakukan klarifikasi, tapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan. Kami juga sepakat dan mendukung upaya anggota dewan yang meminta agar KNPI di audit,” ujarnya.

Terpisah ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim meluruskan, bahwa dirinya belum pernah melakukan pemanggilan terhadap Ketua KNPI. Mustakim juga mengatakan, DPRD tidak bisa melakukan audit pada KNPI yang menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun Mustakim mengatakan, sangat memungkinkan jika Badan Anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Bekasi yang meminta pertangungjawaban penggunaan dana hibah tersebut. “Kami tidak punya kepentingan mengaudit KNPI, yang bisa BPK. Tapi kami bisa memanggil ketua KNPI untuk dimintai penjelasan terkait dana hibah itu melalui badan anggaran,” kata Ketua Banang ini, seperti dikutip Radar Bekasi, Rabu (28/07/2010).

Nana Anang Sujana, Berobsesi Ciptakan Robot Boneka

BEKASI-Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi tonggak sejarah tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah, dalam mendukung struktur perekonomian nasional. Di Bekasi, sejumlah pengusaha mikro, kecil dan menengah pun bermunculan di tengah krisis itu, di antaranya yang cukup menonjol adalah Nana Anang Sujana yang mengkhususkan diri dalam usaha pembuatan boneka.

Nana Anang Sujana, menggeluti usaha boneka ini sejak tahun 1998 –saat krisis ekonomi mulai melanda negeri ini-- yang berarti telah dua belas tahun. Dan ternyata dia cukup sukses menahkodai usahanya di tengah badai krisis ekonomi. Tak heran, jika dia kerap disambangi pejabat dari berbagai daerah seperti Medan, Lampung, Kupang, Manado, Yogyakarta, Gorontalo dan Pontianak. Tak ketinggalan mahasiswa perguruan tinggi dari luar daerah seperti Yogyakarta, Bandung, Semarang juga banyak melakukan studi di tempat usahanya,

Bisanya mereka datang dalam rangka liburan secara berombongan baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun charter Bus.

Mereka datang untuk melihat langsung cara produksi aneka boneka sekaligus sebagai ajang tukar pikiran dengan sang pemilik usaha.

Menempati sebuah pabrik berlantai dua yang cukup memadai untuk ukuran pembuatan boneka di jalan Blue Safir Raya No 34 Kel Bojong Rawa Lumbu, Kec Rawa Lumbu, Kota Bekasi atau tepatnya di seberang Jembatan IX, Nana Anang Sujana pria kelahiran Bandung 41 tahun silam, mencoba merintis usaha di tempat ini.

“Saya memilih tempat ini karena letaknya cukup strategis,” kata Nana ketika ditemui Suara Akar Rumput, Rabu (28/07/2010) lalu.

Selangkah demi selangkah, usaha yang dia rintis itu ternyata terus berkembang. Bahkankini omsetnya telah mencapai Rp1,2 Milyar per Bulan. Padahal ketika merintis usaha ini tahun 1998 lalu, dia hanya hanya bermodal Rp 500 ribu. Modal itu berasal dari pesangon tempatnya bekerja yang gulung terkena tinkar terkna dampak krisis moneter.

“Kini usaha kami telah memasuki tahun ke dua belas. Kami bersyukur, ternyata mampu bertahan sampai sekarang, kendati berbagai kendala acap kali kami temui, terutama permodalan,”ujar Nana lagi.

Berbagai bentuk boneka lahir dari kreasi dan imajinasi bapak 5 anak ini. Menurutnya, semua proses kreasi penciptaanya biasanya datang begitu saja. Sering kali ide itu muncul saat sedang mengerjakan sesuatu, kalau sudah begitu dia mulai mengerjakan kerangka atau mode kreasi yang baru muncu, hal itu dilakukan agar ide yang baru muncul tidak hilang begitu saja.
Berbagai macam produk telah dihasilkan dengan rlabel “HAYASHI TOYS“. Produknya pun telah dipasarkan ke berbagai kota seperti Semarang, Bandung, Surabaya, dan Kota- kota besar lainya. Untuk pengerjaanya saat ini Nana dibantu 100 orang tenaga kerja.

“HAYASHI TOYS” merupakan salah satu “merek” boneka terkemuka dari ratusan merk boneka yang tersebar di Jabar
Usaha keras Nana memang berbuah manis. Dia telah berjasa turut mengharumkan nama Kota Bekasi. “HAYASHI TOYS” dalam lomba UKM sehat Se Jawa- Barat mendapat predikat terbaik tahun 2005.

“Gubernur Jawa Barat saat itu, Danny Setiawan, menyerahkan langsung piagam penghargaan bergengsi itu ke tempat ini,”terang Nana.

Selain memproduksi berbagai macam boneka, “HAYASHI TOYS” juga menjual bahan – bahan keperluan boneka, seperti kain pernak- pernik dan sebagainya. Dalam penyediana kain boneka “HAYASHI TOYS” juga menyediakan bahan import dari Korea berkwalitas menengah

Nana Anang Sujana suami dari Dwi Yanti Wastini selaku pemilik Merk Hahashi Toys, dalam megelola perusahaannya selalu mengajarkan kepada istri tercintanya agar selalu menjaga keharmonisan antar karyawan maupun mitra-mitranya. Nana juga menekankan agar selalu bersyukur atas semua karunia yang didapat dan jangan merasa pesimis.
Nana mempunyai Motto hidup: “Jika menghadapi ketakutan tak ada obat lain selain menghadapi ketakutan itu sendiri”

“HAYASHI TOYS” bukan saja melahirkan boneka, berbagai macam bentuk juga di produksinya seperti, bantal bervariasi, tas, tempat hand pon, bola, robor-robotan yang kesemuanya terbuat dari boneka.

“Dalam waktu dekat kami berobsesi menciptakan sebuah Robot berbentuk boneka bekerja sama dengan sebuah perguruan tinggi swasta Yogyakarta,’’tambahnya.

Bapak dari Agin Hayashi, Dea Hayashi, Tiara Hayashi, Zazkia Hayashi dan Hanafa Hayashi ini, menyebut bahwa bisnis pembuatan boneka prospeknya masih cukup bagus. “Pangsa pasar Indonesia baru 2%. Boneka merupakan benda yang disukai bukan hanya oleh para balita saja, tapi juga oleh remaja, begitupun orang tua. Selain itu, untuk kaum remaja boneka dapat dikemas menjadi produk lain seperti tas dan dompet,”katanya.

Dalam pengembangan usahanya, seiring dengan banyaknya pesanan Nana juga tengah melatih dan membina calon mitra usaha dari berbagai kalangan. Kini pun telah membuka cabangnya di tiga tempat: Bandung, Bogor dan Tangerang.Anas

Presiden SBY Beri Waktu Tiga Bulan Bagi PLN Pertahankan Prestasi

MATARAM- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Selasa lalu (27/7/2010) mendeklarasikan Gerakan Menuju Bebas Pemadaman Listrik Bergilir 2010 di halaman kantor gubernur NTB, Mataram.

NTB dipilih sebagai lokasi dan tuan rumah deklarasi karena merupakan daerah terakhir yang berhasil mengatasi masalah pemadaman bergilir pada 30 Juni lalu.

Pada kesempatan itu, Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan melaporkan bahwa PLN telah berhasil menghentikan pemadaman listrik bergilir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berterimakasih untuk itu. Tapi Presiden memberi waktu tiga bulan bagi PLN untuk mempertahankan prestasi itu.

"Dan enam bulan dari sekarang, tepat pada bulan Desember, saya akan melihat sekali lagi, manakala masalah ini benar-benar dapat kita selesaikan, saya akan bulat dan penuh memberikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap jajaran PLN," kata Presiden SBY dalam sambutan acara Gerakan Menuju Bebas Pemadaman Listrik Bergilir,.

Presiden kemudian meminta Dahlan Iskan mengizinkan karyawan PLN yang telah berupaya mewujudkan penghentian pemadaman bergilir ini untuk menerima undangannya untuk minum teh di Istana. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas nama rakyat atas kerja keras saudara-saudara," ujar SBY.

''Semua tahu, listrik penting. Listrik juga tentang keadilan. Tidak adil rasanya kalau sebagian rakyat tidak mendapatkan listrik dengan mudah,'' kata SBY ketika memberikan sambutan.

Selain Dirut PLN Dahlan Iskan, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu juga hadir dalam deklarasi tersebut. Di antaranya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, serta sejumlah pejabat tinggi negara lain.

SBY menuturkan, permasalahan listrik yang terjadi saat ini merupakan warisan sejak zaman Indonesia baru merdeka. Pendiri Partai Demokrat itu menjelaskan, sejak dulu hingga 2005, jumlah atau kapasitas listrik di tanah air tidak berubah. Padahal, permintaan masyarakat terus meningkat.

Sebagai antisipasi, ungkap SBY, pemerintah mencanangkan program pembangunan pembangkit berkapasitas 10 ribu megawatt (MW) tahap pertama dan kedua. ''Butuh waktu panjang. Sebagai contoh, untuk membangun pembangkit 2 x 200 MW, butuh waktu 2 hingga 4 tahun. Untuk itu, hingga waktu penambahan daya tersebut tuntas, masalah daruratnya perlu diatasi dulu,'' ujarnya.

SBY menyatakan lega masalah pemadaman listrik bergilir berhasil diselesaikan secara tuntas pada 30 Juni lalu. Dia secara eksplisit menyampaikan penghargaan atas perjuangan karyawan PLN yang bekerja siang dan malam selama enam bulan terakhir. Karena itu, SBY mengundang karyawan dan direksi PLN tersebut untuk minum teh di Istana Negara.

Dalam kesempatan itu, presiden juga menjawab kekhawatiran soal kenaikan tarif dasar listrik (TDL). SBY juga menjawab berbagai pernyataan miring seputar penghapusan subsidi dalam APBN. Dia menerangkan, di antara total anggaran lebih dari Rp 1.000 triliun dalam APBN, lebih dari Rp 200 triliun dihabiskan untuk subsidi.

Padahal, pemberian subsidi itu belum tentu tepat sasaran bagi rakyat miskin. Untuk listrik, pemerintah mengalokasikan subsidi Rp 55 triliun, sedangkan subsidi BBM Rp 90 triliun.

''Tidak ada kenaikan TDL untuk pengguna 450-900 VA. (Tarif listrik) untuk industri juga sudah dihitung sehingga tidak akan membebani produksi. Dengan kebijakan ini, ke depan justru akan bisa dialirkan listrik ke daftar tunggu,'' kata SBY sambil mengutip daftar tunggu saat ini yang mencapai 19 juta pelanggan.

Saat memberikan laporan tanpa teks di hadapan SBY dan sejumlah menteri, Dirut PLN Dahlan iskan memaparkan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi PLN di Aceh hingga Ambon. Semua sudah bisa diatasi.

Laporan Dahlan tidak hanya mengundang aplaus dari SBY, tapi juga menarik simpati para undangan. Dahlan membeberkan berbagai persoalan PLN sehingga masyarakat tahu perjuangan perusahaan listrik itu selama enam bulan terakhir.

''Orang-orang PLN tidak berani pakai seragam karena takut dilempar warga. Bahkan, ada general manager PLN yang dijemur oleh masyarakat,'' paparnya.

Bukan hanya itu, PLN dihadapkan pada berbagai demonstrasi ketidakpuasan masyarakat di banyak tempat. Seorang karyawan PLN terpaksa menjotos demonstran karena tidak tahan dihujat. Dahlan tidak menyalahkan anak buahnya itu. Petugas PLN Ambon tersebut justru diajak ke Mataram dan dihadirkan di depan SBY.

Dahlan juga menyebutkan beberapa prestasi di daerah. Misalnya, di Aceh yang sebelumnya terjadi krisis listrik dan krisis kapasitor (14 VA). ''Untuk mengatasi, kami pasang kapasitor dari Medan ke Aceh. Sekarang, selain bebas krisis listrik, Aceh juga bebas tegangan karena sudah 20 VA,'' jelasnya.

Dahlan juga memaparkan kondisi listrik di Jawa. Pada 30 November mendatang, tegas dia, kualitas pelayanan dan mutu listrik di Jawa harus berstandar internasional.

Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menyatakan, dalam jangka pendek, upaya mengatasi krisis listrik dilakukan dengan membeli kelebihan daya dari swasta. PLN juga menyewa genset serta mempercepat pemeliharaan mesin. ''Proyek pembangunan listrik 10 ribu MW kami harapkan rampung pada 2013,'' ujarnya. ar

Kepala Sekolah SMP N 4 Diserahterimakan

Keterangan Foto: Hj Eni Khalidah, M.Pd, Kepala SMPN 4 Kota Bekasi yang baru

BEKASI-“Jabatan adalah amanah.” Hal itu diungkapkan HM Ali Fauzie .M.pd pada sambutan terakhirnya sebagai kepala sekolah di SMPN 4 Kota Bekasi yang pernah dipimpinya selama enam tahun yang berlokasi di Perumnas 1 Kayuringin, baru-baru ini.

Pria yang mengganti namanya sendiri ketika duduk di bangku sekolah dasar karena dianggap kurang ngetrent sehingga menjadi nama yang sekarang, mengatakan, sebetulnya masih banyak yang ingin dirinya perberbuat di sekolah ini, namun karena atasan menghendakai di tempat lain, ya dirinya harus patuh. Pria separoh baya ini segera menduduki pos barunya sebagai pengawas.

“Kami pun mengucap syukur,”tambahnya.

Kesedihan nampaknya terlintas ketika melanjutkan sambutanya. Namun pria kelahiran Bekasi itu tetap tegar.

Sementara itu penggantinya Hj Eni Khalidah, M.Pd atau akrab disapa Ibu Ida, mengucapkan terimakasihnya pada pendahulunya. Mantan kepala sekolah SMPN 26 ini juga berharap, agar pendahulunya tidak melupakan sekolah ini.

“Dan kami menganggap pak H,Ali tetap sebagai keluarga besar SMPN 4, kendati telah bertugas di tempat lain,"imbuh Ibu Ida.

Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan itu dihadiri tokoh masyarakat, Lurah Kayuringin, seluruh kepala sekolah SMPN se-Kota bekasi, Komite sekolah dan unsur Dinas Pendidikan. anas

58 Pasang Pengantin Dinikahkan Massal

BEKASI-Sebanyak 58 pasangan pengantin kurang mampu, Rabu,14 Juli 2010 dinikahkan secara massal. Pernikahan yang mengundang perhatian masyarakat Kota Bekasi itu berlangsung di Masjid Agung Al Narkah, Jln Veteran . Kota Bekasi..Pasangan yang mengikuti prosesi pernikahan berasal dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Kepala seksi Urusan Agama Islam Kementrian Agama Kota bekasi H. Matsani di sela sela acara mengatakan, ke 58 pasangan yang dinikahkan pada hari ini, semua digratiskan dari seluruh biaya. ‘’Mereka tidak dibebani apapun,’’ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Humas Pengadilan Agama Kota bekasi Mijan pada wartawan. “Biaya isbat nikah yang resminya mencapai Rp 1901 ribu, tapi untuk acara kali ini, kita gratiskan,”urainya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi H. Abdillah Hamta di ruang kerjanya mengatakan, pasangan yang mengikuti nikah massal ini tidak dikenakan biaya apapun. “Kami gratiskan seluruhnya dari mulai mas kawin sampai buku nikahnya,”ujarnya.

Pasangan yang mengikuti nikah ini rata-rat pasangan yang tidak mampu. “Bahkan mereka kami berikan uang transport dan seperangkat alat sholat,”sambung mantan camat Jatiasih itu.

Pasangan yang mengikuti nikah massal merupakan pasangan yang sebelumnya pernah nikah namun secara siri yang tidak dilengkapi dengan surat nikah. Mereka kebanyakan telah mempunyai beberapa anak.

Pasangan Supriyadi (35 th) dan Khodijah (33th) dari wilayah kecamatan Bekasi Utara berharap, setelah mendapat surat nikah tidak lagi ada hambatan dalam mengurus akte kelahiran anaknya. Demikian harapan dari pasangan Deny dan Yuliana dari Bantar Gebang. Anas

Anak Belum Dapat Akta Kelahiran, Machica Mochtar Ajukan Uji Materiil UU Perkawinan

JAKARTA- Prihatin dengan nasib anaknya yang tak bias memperoleh akta kelahiran, pedangdut era 1980-an, Aisyah Mochtar atau lebih dikenal dengan Machica Mochtar mengajukan uji materiil UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Machica mempermasalahkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Pasal kedua menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandung dan keluarga ibunya, Machica meminta dua pasal tersebut dihapus. Dia merasa dirugikan.

"Saya mengajukan permohonan ini untuk anak saya, M Iqbal Ramadhan yang berusia 14 tahun. Dia tidak bisa mendapatkan akta kelahiran sehingga membuat status hukumnya tidak jelas," kata Machica di Mahkamah Konstitusi, Senin 26 Juli 2010.

Padahal, di Indonesia urusan apapun harus dengan akta kelahiran. "Saya minta kedua pasal tersebut dihapuskan." M Iqbal diaku Machica sebagai anak hasil pernikahan sirinya dengan mantan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono.

Menanggapi gugatan Machica, hakim Maria Farida meminta permohonan diperbaiki. Alasannya, berkas permohonan belum menjelaskan pokok keberatan dan alasan hukumnya.

Pihak Machica juga diminta memikirkan kembali gugatan pencabutan dua pasal. "Kalau dua pasal ini dihapuskan, kasihan anaknya, justru pengakuan perdata dengan ibunya pun tidak dapat," ungkap Maria.

Pihak Machica diberi kesempatan selama 14 hari untuk memperbaiki berkas permohonan.

Hari Kesembilan Operasi Patuh Jaya 2010 Polda Metro Jaring 6.194 Unit Kendaraan

JAKARTA-Selama sembilan hari Operasi Patuh Jaya 2010, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya berhasil menjaring 6.194 unit kendaraan motor dan mobil, serta melakukan penindakan pelanggaran (tilang). Operasi ini seperti diketahui telah digelar sejak tanggal 15 Juli 2010 lalu.

"Polisi juga memberikan teguran kepada 1.220 pengendara selama sembilan hari Operasi Patuh Jaya 2010," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Jumat (23/7).

Selain itu polisi juga menyita barang bukti 2.640 Surat Izin Mengemudi (SIM), 3.509 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan menahan 34 unit motor, serta 11 unit mobil pada Jumat (23/7) atau hari kesembilan Operasi Patuh Jaya 2010.

Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat sejak 15 hingga 23 Juli 2010 terdapat jumlah tilang 42.231 kasus, 11.185 teguran, dan menyita 18.513 SIM, 23.295 STNK, 353 unit motor, serta 70 unit mobil.

Polda Metro Jaya akan melanjutkan operasi untuk ketertiban dan kedisiplinan berlalulintas bagi pengendara itu hingga 28 Juli 2010 mendatang.ar/an

Diskotek Golden Crown Jadi Sarang Narkoba dan Gigolo Asal Cina

JAKARTA-Golden Crown Executive Club dan Diskotik, di kawasan Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat selama ini telah dikenal menjadi sarang bagi peredaran narkoba dan pelacur (Pekerja Seks Komersial –PSK) asal negeri China yang sering dikenal sebagai Chung Kuo. Tapi, ternyata tak hanya itu. Kini diskotek itu juga menjadi sarang gigolo asal negeri China yang sering disebut sebagai “Bebek Peking”. Tak heran jika tempat ini sekarang jadi “intaian” pihak berwajib.

Pada tahun 2005 lalu, Diskotik Crown ini sebenarnya pernah disegel aparat karena pekerjanya berulang kali terlibat dalam penyaluran narkotika. Seperti pada tanggal 15 Desember 2005 lalu, polisi menangkap pekerja diskotek itu berinisal Nz dengan barang bukti dua butir ekstasi.

Beberapa kali pihak berwajib memang berhasil menangkap sejumlah pengedar narkoba di tempat ini. Sejumlah perempuan PSK asal China (Chung Kuo) juga mudah ditemukan di tempat ini.

Sampai sekarang para pengunjung pun sangat mudah mendapatkan narkoba di diskotek ini.

Yang terbaru adalah tertangkapnya seorang pria asal China bernama Su Cian, di Golden Crown Executive Club dan Diskotik, belum lama ini. Pria yang hanya bisa berbahasa China dan sama sekali tak mengerti bahasa Indonesia ini ditangkap lantaran memiliki 1,6 gram shabu-shabu dan 8 happy five.

Pria yang ditangkap di karaoke itu tergolong sangat ganteng dan masih berumur sangat muda yakni kelahiran tahun 1982.

Menurut sumber di Polda Metro Jaya, pria asal China ini memang sering mengedarkan narkoba di diskotek Golden Crown. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap teman Su Cian yang bernama Yau Hi Can, yang juga kelahiran China Daratan tahun 1982 di apartemen Mediterania, di Jalan Gajah mada, Jakarta Barat. Saat ditangkap Yau Hi Can kedapatan mengantongi 0,7 gram shabu-shabu.

Dari pemeriksaan terhadap kedua tersangka ini diketahui bahwa mereka memang telah dimanfaatkan bandar-bandar narkoba untuk ikut mengedarkan narkoba.


Keduanya sampai sekarang masih terus dalam pemeriksaan intensif. Yang mengejutkan, ketika diperiksa Su Cian mengaku bahwa dirinya adalah gigolo.

“Ya, saya gigolo,”aku Su Cian seperti dikutip Kasat Narkoba Ditnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Hendra Johny, belum lama ini.

Hendra Johny seperti dikutip majalah kepolisian “JAGRATARA” edisi Juli 2010, mengaku sangat terkejut dengan pengakuan Su Cian.”Yang saya tahu ada juga gadis-gadis penghibur dari China yang sering di sebut Chung Kuo, tapi ini justru pria penghibur yang dipanggil dengan sebutan Bebek Peking,”katanya.

Sang Bebek, diduga didatangkan secara terorganisir. Di Jakarta, mereka diperkerjakan sebagai pemandu lagu di karaoke. Padahal tujuan utamanya adalah sebagai gigolo.

Lalu bagaimana para Bebek itu kemudian terlibat narkoba? ”Saya prediksi mereka digunakan oleh para pengedar untuk melayani konsumen yang membokingnya,”kata AKBP Hendra Johny.

Para Bebek tersebut diduga diorganisir oleh orang-orang tertentu kemudian di tampung di apartemen-apartemen. Sayangnya, karena tak mengerti bahasa Indonesia, kedua pria rata-rata berwajah tampan itu tak bisa memberikan kontribusi jawaban yang diperlukan polisi untuk mengembangkan kasusnya.

Hendra Johny mengatakan, kasus ini tergolong modus baru, karena itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna melakukan pengintaian dan razia terhadap pria-pria yang diduga sebagai Bebek Peking itu.

Menurut informasi, para Bebek Peking itu beroperasi di tempat hiburan mewah. Tarif mereka cukup mahal di atas Rp 2 juta rupiah. Kemungkinan besar selain dimanfaatkan oleh Bandar, para gigolo itu terbiasa menggunakan narkoba karena permintaan wanita yang menyewanya.

Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Ajan P Putra membenarkan pihaknya kini menangani pria-pria yang diduga gigolo dari China.”Kami terus melakukan pengembangan kasus itu,”katanya.

Sementara itu, Ketua Komite Rakyat Anti Kemaksiyatan (Komrak) Muhammad AK juga berharap agar aparat benar-benar serius menindaklanjuti kasus gigolo asal China yang mulai merambah ibukota Negara RI itu.

Muhammad AK juga mendesak pihak kepolisian gencar melakukan razia di diskotek-diskotek yang dikenal marak dengan peredaran narkoba.

“Perdaran narkoba yang makin marak dan mulai munculnya gigolo asal China ini tidak bisa ditolerir. Kalau perlu pengelola atau pemilik diskotek dan tempat karoke yang menampung mereka dan membiarkan maraknya peredaran narkoba di tempat hiburan milik mereka juga diperiksa. Kalau dibiarkan, ini akan makin merusak moral dan akhlak generasi muda kita,”ujar Muhammad AK.

Kapolda Metro Bersilaturahmi Dengan Tokoh Agama di Bekasi

BEKASI-Keberhasilan progam ''Polisi Sejuta Kawan'' yang dicetuskan Irjen Pol Timur Pradopo saat menjadi Kapolda Jawa Barat, tampaknya bakal dilanjutkan Timur Pradopo di wilayah tugasnya yang baru Polda Metro Jaya. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1978 ini, sejak dilantik sebagai Kapolda Metro Jaya sekitar tiga pekan lalu, terus melakukan upaya pendekatan dengan masyarakat.

Saat berkunjung ke Kota Bekasi, baru-baru ini, misalnya, Irjen Pol Timur Pradopo menyempatkan diri mengunjungi Masjid M. Ramadhan, Bekasi Selatan untuk bertemu dengan para tokoh agama dan masyarakat. Tujuannya membangun kemitraan dengan masyarakat dan para tokoh agama.

“Dan saya meminta menjelang bulan Ramadan nanti, kepada tempat-tempat hiburan mematuhi Perda larangan jam beroperasi selama sebulan penuh. Dan kepada ormas Islam juga saya berpesan agar jangan melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum,” tegas pria yang lebih akrab disapa Timur ini usai melaksanakan salat berjamaah dengan warga di Kecamatan Bekasi Selatan.

Saat melakukan kunjungan ke Mapolrestro Bekasi. Kapolda disambut Kapolres Kombes Imam Sugianto, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dan Dandim 0507/Bekasi Letkol Kav Steve P dan jajaran kepolisian Polres Metro Bekasi Kota serta Muspida Kota Bekasi lainnya.

Sementara itu Kapolres Metro Kota Bekasi Kombes Imam Sugianto mengatakan, setelah beberapa hari ini melakukan operasi Patuh Jaya, pihaknya akan kembali melakukan agenda tahunan Kamtibnas dengan melakukan operasi rutin cipta kondisi.

Nantinya operasi cipta kondisi lebih menitik beratkan pada razia untuk mengantisipasi kemungkinan tindakan kriminal di jalan. Seperti penodongan, pencurian motor, minuman keras dan penertiban tempat-tempat hiburan selama bulan puasa berlangsung. “Dimana nantinya operasi cipta kondisi ini akan ditingkatkan lagi menjadi sehari dua kali,” tutup orang nomor satu dijajaran Polres Metro Bekasi Kota ini. ar

Rekrut Tenaga Ahli Ilegal, Gubernur Jabar Akan Dilaporkan ke KPK

BANDUNG-Direktur Taxation Advocacy Group (TAG) yang juga pemerhati APBD Dedi Haryadi menuding keberadaan tenaga ahli Gubernur Jabar Ahmad Heryawan adalah ilegal. Dia berencana melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Dedi, dalam perekrutan tenaga ahli tersebut, unsur-unsur pidana diduga sudah terpenuhi.

"Anggaran untuk tenaga ahli kan sudah dibelanjakan. Jadi menurut saya, diduga ada unsur-unsur pidana korupsi karena ada aturan PP No 41/2007 yang dilanggar sehingga merugikan keuangan negara," kata Dedi saat dihubungi wartawan, Rabu (21/7/2010).

Dedi mengatakan, selain merugikan keuangan negara, keberadaan tenaga ahli ini juga mengandung unsur memperkaya diri dan orang lain. "Dalam hal ini ada unsur memperkaya diri dan memperkaya orang lain," tandas Dedi seperti dikutip detik.com.

Selain melaporkan Gubernur Jabar ke KPK, Dedi juga melaporkan kasus ini ke Mendagri dan DPRD Jabar. Pasalnya, kata dia, kasus perekrutan tenaga ahli tersebut sarat dengan pelanggaran administratif.

"Kita tidak hanya lapor ke KPK, tetapi juga ke Mendagri. Kenapa kita lapor ke KPK, karena kita sudah tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan lokal. Artinya, lembaga peradilan lokal masih disangsikan kredibilitasnya," kata Dedi.

Lebih jauh Dedi mengatakan, honor tenaga ahli yang dananya diambil dari APBD juga jelas sebuah pelanggaran. Sebab, kata dia, berdasarkan PP 19/2010, sumber keuangan pelaksanaan sekretariat dan tenaga ahli dari APBN melalui mekanisme dana konsentrasi.

"Selain itu, pengalokasian dana untuk honor tenaga ahli dalam APBD, tanpa persetujuan dewan terlebih dahulu," kata Dedi.

Disinggung kapan dirinya akan melaporkan kasus tersebut ke KPK, Dedi mengaku belum bisa memastikan. "Kita belum laporkan. Masih menunggu wacana ini berkembang. Nanti 10 sampai 15 hari lagi," kata dia.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diduga telah merekrut 12 tenaga ahli ilegal untuk membantu roda pemerintahan. Dugaan tersebut disampaikan Direktur Taxation Advocacy Group (TAG), Dedi Haryadi.

Pembentukan tenaga ahli gubernur tersebut disebut ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 tentang perangkat organisasi pemerintah daerah pasal 36 dan 37, dalam melaksanakan tugasnya gubernur dibantu paling banyak 5 orang staf ahli.

Dedi Haryadi menuntut tenaga ahli Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan segera dibubarkan. Sebab keberadaan tenaga ahli tersebut berimplikasi pada APBD dan sarat dengan penyalahgunaan wewenang.

"Karena tidak punya dasar hukum yang jelas, seharusnya memang tenaga ahli itu dibubarkan," kata Dedi.

Menurut Dedi, yang sudah diatur dengan jelas hanya staf ahli yang berjumlah 5 orang. Keberadaan staf ahli tersebut, kata dia, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 tentang perangkat organisasi pemerintahan daerah pasal 36 dan 37.

"Staf ahli itu diatur dalam PP 41 tahun 2007. Jumlahnya 5 orang dan merupakan jabatan struktural. Untuk staf ahli gubernur, jabatannya eselon IIa," terang Dedi.

Berdasarkan data yang dihimpun, ke-12 tenaga ahli itu adalah Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH (bidang politik dan hukum), Prof Dr Johny Wahyudi DEA (Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna), Dr Indra Perwira SH MH (Pemerintahan), Drs Islaminur Pempasa MSI (media massa dan kehumasan), Kodrat Wibowo PhD (ekonomi), Ir Johny Patta (Analis Fiskal dan Kebijakan Regional Makro), Ir Johny Patta (bidang analisis fiskal dan kebijakan regional makro, ISwandi Imran PhD (Bidang infrastruktur), Brian Yulianto (Bidang energi dan lingkungan), Nur Suhud DEA (Bidang Pertanian dan Peternakan), Dr Cecep Darmawan (bidang pendidikan), Dr Syahrizal Syarif Ph.D (bidang kesehatan), dan Dipl Ing Husin M. AI (bidang sosial kemasyarakatan).

Berapa besaran gaji tenaga ahli gubernur tersebut? Menurut Dedi, dari 12 tenaga ahli gubernur tersebut, dua tim leader yaitu Asep Warlan dan Johny Wahyudi mendapat gaji paling tinggi yaitu sebesar Rp 14 juta per bulan. Sementara 10 tenaga ahli lainnya menerima gaji sebesar Rp 12,9 juta per bulan.

"Mereka digaji dengan menggunakan dana dari APBD. Untuk team leader menerima gaji Rp 14 juta per bulan. Sementara 10 tenaga ahli lainnya digaji Rp 12,9 juta per bulan," kata Dedi.

Dedi mengatakan, anggaran untuk tenaga ahli tersebut ditetapkan dalam perubahan anggaran SKPD tahun 2010. Seluruh tenaga ahli tersebut berada di bawah sekretariat daerah (setda) biro humas protokol dan umum. Nilai anggaran untuk honor dan operasional 12 tenaga ahli tersebut mencapai Rp 2 miliar setahun. Belakangan, dalam perubahan anggaran nilainya menjadi Rp 2,7 miliar dalam setahun.

"Berdasarkan PP 19/2010, gaji tenaga ahli tidak boleh dibayar dari APBD. Tenaga ahli harusnya dibayar dari dana konsentrasi bukan dari APBD," tandas Dedi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diduga telah merekrut 12 tenaga ahli ilegal untuk membantu roda pemerintahan. Dugaan tersebut disampaikan Direktur Taxation Advocacy Group (TAG), Dedi Haryadi.

Pembentukan tenaga ahli gubernur tersebut disebut ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 tentang perangkat organisasi pemerintah daerah pasal 36 dan 37, dalam melaksanakan tugasnya gubernur dibantu paling banyak 5 orang staf ahli.

RUMAH MEWAH MILIK PEJABAT KOTA BEKASI

Rumah mewah yang ditaksir bernilai milyaran rupiah yang terletak di jalan Lumbu Tengah , Kec Rawa Lumbu ini adalah milik H. Agus Sofyan, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Pemkot. Rumah mewah ini menjadi sorotan masyarakat Kota Bekasi. Apalagi, Pemerintah Kota Bekasi kini juga sedang menjadi pembicaraan publik berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah disidik KPK. Banyak warga masyarakat yang bertanya-tanya darimana sumber pendanaan rumah mewah yang bernilai milyaran rupiah ini. Kalau hanya dari “gaji resmi” rasa-rasanya mustahil. (foto:anas)

Dispera Kota Bekasi Bertekad Pertahankan Adipura

BEKASI-Produksi sampah pasar saat ini telah mencapai lebih kurang 150 kubik/hari. “Namun, sejauh ini pengangkutan sampah ke TPA Sumur Batu tidak ada masalah, berjalan sesuai rencana kerja kami, kendati kendaraan truk yang kami miliki banyak yang sudah berumur,” demikian diungkapkan kepala Bidang Ketertiban Pasar dan Kebersihan pada Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi Drs Jaenal Akbar di kantornya, pekan lalu.

“Kendaraan yang kami miliki ada 16 semua layak operasional, setiap hari kami kerahkan ke 11 pasar yang ada di bawah naungan kami. Ke-11 pasar itu antara lain, pasar Pondok Gede, Jatisampurna, Kranji, Bantar gebang, Teluk Pucung, Pasar Baru, Pasar Proyek, Bintara, Sumber Arta, Jatiasih, dan Pondok Gede jalan Hankam,’’ujarnya.

Menurut Jaenal, sepatutnya kendaraan yang sudah berumur harus diremajakan atau diganti, sebelum mengalami gangguan pada saat pengangkutan. Karena kalau terjadi gangguan akan berimbas pada penumpukan sampah, kendati sampah sampah tersebut telah berada di TPS yang telah disiapkan di masing masing pasar untuk selanjutnya di angkut ke TPA.

“Terlebih dalam rangka mempertahankan Piala Adipura, kami telah tekankan baik kepada warga pasar maupun petugas kebersihan pasar, agar pasar selau bersih dan bebas tumpukan sampah, serta memelihara keindah dan ketertiban,” tambah Jaenal.

Sebagaimana diketahui masalah sampah di Kota Bekasi, sedikit demi sedikit kini mulai terurai setelah sukses dengan program Clean Development Mechanical (CDM) yang mengolah gas buang menjadi gas metan bekerjasama dengan Bank Dunia.

Kota Bekasi juga telah meresmikan proyek pengolahan sampah menjadi pupuk organik dan briket, semacam arang dengan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sumur Batu, Bantar Gebang November tahun lalu.

Sampah –sampah yang diolah tersebut di antaranya dari sampah pasar di samping sampah warga pemukiman dan sampah jalanan, aliran sampah yang datang ke TPA Sumur Batu dalm satu hari mencapai 1.200 ton.(anas)

Catatan Sipil Bekasi "Jemput Bola" Di Mall

BEKASI-Upaya peningkatan pelayanan dalam bidang Catatan Sipil akan terus ditingkatkan, tidak hanya terbatas di kantor kelurahan saja yang secara rutin sudah dilakukan. “Kami akan mencoba pelayan di tempat –tempat keramaian dalam waktu dekat, misalnya di Mall-mall,”ujar Kepala Bidang Catatan Sipil (Casip) Kota Bekasi Drs Cecep Sutandi di ruang kerjanya pekan lalu pada Koran ini.

Pihaknya akan mencoba melayani masyarakat sedekat mungkin. Kata mantan Kabag Humas ini, pelayananpun nantinya tidak hanya terbatas di Mall, kalau memungkinkan di stasiun dan pasar.

“Yang jelas, di tempat tempat keramaian dan yang paling penting tempatnya strategis,” tambah Cecep.

Dikatakan Cecep, pihaknya setiap hari melayani lebih kurang 150 s/d 200 warga yang mengurus akte, terbanyak akte kelahiran.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya Akte, sekarang telah tumbuh, sehingga pelayananpun perlu di tingkatkan. Terlebih pada musim pendaftaran anak sekolah di samping sebagai syarat wajib melampirkan Akte Kelahiran terkait identitas, juga sebagai syarat mencari kerja.

“Seiring tumbuh dan berkembangnya penduduk Kota Bekasi, sudah selayaknya kami mempunyai kendaraan khusus pelayanan Akte,.selama ini kami masih dengan mobil dinas biasa,”keluh Cecep.(anas)

Pemkot Bekasi Gelar Pemilihan Abang Mpok

BEKASI-Meskipun pemilihan Abang Mpok di Kota Bekasi, sudah menjadi agenda rutin tahunan, tapi pemilihan tahun ini dinilai berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di samping pesertanya jauh lebih banyak, juga materi tentang pendalaman wawasan sedikit mengalami perkembangan baik mengenai wisata, budaya dan pengetahuan umum. Kategori pemenangnya juga bukan hanya cantik dan tampan saja yang dinilai, tapi sejauhmana kecerdasan, keimanan dan ketaqwaan mereka juga menjadi unsur penilaian serta sejauh mana mereka mengenal teknologi.

‘’Dan pemuda dan pemudi Kota Bekasi yang hendak adu nyali cukup tinggi dalam pemilihan ini,” ujar Sekretaris Panitia Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi, Drs Muhaimin di kantornya pekan lalu.

Lebih jauh Muhaimain mengungkapkan, sampai hari terakhir pendaftaran 30 Juni 2010 tercatat pendaftar mencapai 102 orang yang datang dari berbagai wilayah kecamatan di Kota Bekasi dari 102 peserta akan diseleksi menjadi 50 peserta atau 25 pasang.

Dijelaskan Muhaimin, kriteria menjadi peserta antara lain, warga Kota Bekasi yang telah berumur 17 tahun. Para peserta yang telah dinyatakan layak untuk mengikuti pemilihan Abang Mpok ini, selanjutnya selama tiga hari yakni dari tanggal 6 s/d 8 Juli diberikan pembekalan dan materi tertulis bertempat di gedung Patriot, meliputi tes tertulis bahasa Inggris, kepariwisataan, budaya dan pengetahuan umum.

Pada tahap berikutnya mulai tanggal 10 s/d 12 seluruh peserta mengikuti Outbond di Taman Cibodas, Cianjur, Jawa Barat. Acara selanjutnya penentuan pemenang mengambil tempat di Hotel Horison tgl 14 Juli.

Kategori pemenang antara lain Juara 1, juara 2 ,juara 3 dan juara harapan 1,harapan 2, dan harapan 3.serta juara Faforit, persahabatan dan Foto Jenic masing masing 1 pemenang.Sementara Dewan Juri dipercayakan pada Budayawan Andi Sopandi, Drs Slamet Basuki dan Vivien Sabana. (anas)

Jalan Pusakamulya-Garogrek Rawan Laka

PURWAKARTA-Pengguna jalan bertujuan Ciater, Kabupaten Subang yang melintasi Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta disarankan untuk berhati-hati jika melintas di jalan provinsi antara Pusakamulya-Garoggek. Jalan ini rawan terjadi kecelakaan lalu lintas (Lakalantas).

Kapolsek Kiarapedes AKP Agus Yudi kepada SUAR mengatakan, di wilayah hukum Polsek Kiarapedes yang terkenal dengan lakalantas adalah sepanjang jalan Garoggek-Pusakamulya. Di Jalan provinsi ini sering terjadi kecelakaan oleh sebab itu warga disarankan untuk berhati-hati jika melintasi jalan ini.

Menurutnya, penyebab terjadi kecelakaan bisa diakibatkan karena pengemudi yang ugal-ugalan di jalan bisa juga karena pengemudi mengantuk. Kecelakaan sering terjadi menjelang lebaran dan hari libur nasional karena arus lalu lintas saat itu padat. “Kalau hari libur banyak yang ke Ciater melintasi jalan ini,”ujar Kapolsek Agus.

Menyinggung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kiarapedes, Kapolsek Agus mengatakan, situasi Kamtibmas diwilayah hukum Polsek Kiarapedes saat ini kondusif. “Situasi Kamtibmas di Kiarapedes saat ini kondusif tak ada kasus yang menonjol,”jelas Kapolsek.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Desa Pusakamulya Sudirman, bahwa situasi Kamtibmas di Pusakamulya saat ini kondusif.(Asep Budiman)

Target PBB Desa Pasanggrahan 2009 Tercapai

PURWAKARTA-Desa Pasanggrahan kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta sejak dipimpin oleh Kades Nenden Rasyani terus menunjukan kemajuan. Baik di bidang penarikan PBB maupun dalam pembangunan jalan desa.

Kades Nenden ditemui di kantornya, mengatakan, semua prestasi yang diperoleh ini berkat kerja keras semua aparatur desa. Tanpa dukungan semua pihak tak mungkin semua bisa tercapai.

Menurutnya, target PBB Desa Pasangrahan tahun 2009 tercapai sedangkan target PBB di Desa Pasanggrahan tahun 2010 sebesar Rp22.414.157 dengan 1479 SPPT. Sampai dengan Mei 2010 PBB di Desa Pasanggrahan sudah terrealisasi sebesar 48 persen.

Nenden yakin, taget PBB 2010 bisa tercapai, karena para kolektor desa sigap melakukan penagihan kepada warganya. Terkait masalah kendala dilapangan, Nenden mengatakan, pihaknya tak menghadapi kendala sulit akan tetapi masih saja ada satu sampai dua orang warganya yang sedikit membandel untuk membayar PBB.

“Ya, kalau ada warga seperti pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif dan dilakukan penagihan,” katanya.

Menyinggung tentang pembangunan di jalan di Desa Pasanggrahan, Nenden mengatakan, pada 2010 pihaknya sudah mengajukan pembangunan jalan di antaranya pembangunan jalan Kampung Dermaha-Kampung Tajur dengan panjang 1000 m.

Selain itu, sambung Nenden, pihaknya juga akan melakukan pembangunan jalan Pasanggrahan – Kampung Brondong. “ Kondisi kedua jalan tersebut rusak parah dan jika hujan turun terlihat banyak kubangan air,”ujarnya.(Asep Budiman)

Petugas Cleaning Service di Gedung Kantor Pemkot Jaksel Mengeluh, Dua Bulan Belum Gajian

JAKARTA-Sungguh mengenaskan nasib petugas cleaning service (CS) di Gedung Kantor Pemerintah Kota Jakarta Selatan, terutama yang bertugas di Blok 3 dan 4 Jalan Trunojoyo. Para petugas CS yang berjumlah 11 orang ini sudah dua bulan belum gajian. Akibatnya untuk bayaran anak sekolah, bayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari harus menjual barang yang ada di rumah dan berhutang.

Salah seorang petugas CS tersebut, Anwar, yang dalam kesehariannya bertugas di Suku Dinas Tenaga Kerja mengaku, telah menghutang untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari. Karena simpanan istri berupa perhiasan emas kawin sudah dijual untuk bayar kontrakan dan keperluan anak sekolah

‘’Gaji saya Rp 700.000 per bulan. Sebetulnya sangat kurang. Apalagi saya mempunyai tangungan tiga anak dan satu istri,”ujarnya.

Anwar mengakui dirinya kerap dimintai tolong oleh karyawan atau kepala seksi tempatnya bertugas untuk melakukan pekerjaan apa saja. “Jadi pesuruh juga saya kerjain, yang penting halal. Kalau nggak begitu, bagaimana saya menghidupi anak istri saya di rumah,” paparnya sambil membersihkan sampah yang berserakan di halaman Kantor Walikota Jakarta Selatan.

Sedangkan petugas CS lainya, Idup, yang bertugas di Dispenda mengaku, dirinya menjadi CS sudah cukup lama. “Sudah lima kali ganti Walikota, tapi baru kali ini sering terlambat gajian. Pada bulan April saja gajian telat hingga satu bulan dan sekarang malah sudah dua bulan belom digaji,’’ujarnya.

Dia berharap, agar gajinya bisa secepatnya turun. "Gaji kami ini sudah di bawah UMR (upah minimum regional), eh masih telat juga dibayarkan, Kami kan butuh uang untuk anak sekolah, juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujarnya memelas.
Sugeng Baryadi dan Suparmin selaku Kordinator (pengawas) Celening Service saat ditanyai siapa kontraktornya saat ini, mengaku, dirinya tidak mengetahui siapa kini kontraktor yang memenangkan tender.

Mereka berdua mengaku, selalu ditegur para petugas CS yang menanyakan kapan gajian
Sementara itu,Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum dan Protokol Pemerintah Kota Jakarta Selatan Ciptoyo ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan belum dibayarkanya gaji 2 bulan petugas CS, karena tender kebersihan kantor Walikota Jakarta Selatan blok 3 dan 4 baru dilaksanakan pada mei 2010 dan saat ini baru penyelesaian kontrak kerja.

Diakuinya, pembayaran gaji Mei-Juni merupakan tanggung jawab pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan itu. Dan soal keterlambatan pembayaran gaji itu telah dilakukan pembicaraan dengan pihak kontraktornya. Bahkan Ciptoyo sudah berulang kali meminta Kontraktor yang lama segera menyelesaikan tanggung jawabnya
Ciptoyo juga berjanji, pihaknya akan selalu memonitor pencairan dana kontraktor yang memang belum cair, tujuanya agar begitu cair secepatnya membayarkan gaji ke petugas CS.(Badar)

Meledaknya Tabung Gas Elpiji Di Sejumlah Tempat Harus Segera Diantisipasi

Oleh: Aris Kuncoro

MASYARAKAT perlu waspada. Tabung gas elpiji ternyata mudah meledak. Terutama tabung gas berkapasitas 3 kg. Puluhan warga di berbagai pelosok nusantara sudah banyak yang menjadi korban ledakan gas elpiji ini. Hal ini telah menjadi teror yang menakutkan bagi ibu-ibu rumah tangga.

Pada Kamis, 24 Juni 2010, saja, misalnya, tabung elpiji meledak di tiga tempat yang berbeda, yakni di Senen, Matraman dan Bogor.

Pertama, ledakan tabung gas 3 kilogram di kawasan Senen, Jakarta Pusat menyebabkan lima rumah hangus terbakar. Menurut informasi dari Pusat Komunikasi dan Informasi Bidang Humas Polda Metro Jaya, kebakaran terjadi di kawasan dekat Pasar Poncol, RT 3 RW 3, Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Setelah terjadi ledakan, api mulai terlihat pukul 04.00 WIB dan cepat membesar serta mulai membakar rumah yang ada di sekitarnya.

Kedua, ledakan akibat kebocoran tabung gas kembali terjadi di dapur rumah makan Lapo Amelia, di Jl Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2010. Akibat ledakan yang terjadi pukul 14.30 WIB ini, sebanyak empat orang mengalami luka. Satu korban, Manto mengalami luka serius dan telah dilarikan ke RS Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Kapolsek Matraman, Komisaris Suwanda, ledakan dipastikan dari tabung gas berukuran 12 kilogram yang mengalami kebocoran. "Tabung bocor dan akan dibawa keluar kemudian meledak," ujarnya. Kejadian ini membuat panik warga sekitar, karena lokasi ledakan hanya berjarak satu rumah dari SPBU di Jalan Raya Pramuka.

Ketiga, tabung gas elpiji 3 kilogram meledak pada pukul 16.00 WIB di Kampung Lebak Pilar, Kelurahan Sempur, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, dua orang mengalami luka-luka bakar pada bagian tubuhnya dan sebuah rumah nyaris terbakar. Kedua korban tersebut, Andre dan Maswin.

Yang paling tragis adalah peristiwa yang terjadi pekan lalu. Dua orang tewas akibat ledakan gas 3 kg di Jl Djawahir, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dua orang korban ini tewas dengan luka bakar serius di sekujur tubuhnya.

"Ada dua korban tewas yaitu Yani dan Sugi. Yani tewas di tempat, sedangkan Sugi sempat dibawa ke RS Fatmawati tapi tidak tertolong," kata Lasikun (22), warga sekitar lokasi kejadian itu, Jumat (18/6/2010).

Lasikun menjelaskan, peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu terdengar ledakan keras di rumah kontrakan yang didiami Yani dan Sugi. Ledakan keras ini berasal dari dapur rumah itu. "Mereka berdua dagang pecel ayam di Pejaten, jadi memang siang itu waktunya mereka masak," katanya.

Pada hari Selasa (22/6/2010) lalu, tiga pekerja PT Jaya Sari Artha, Medan, juga mengalami luka-luka akibat meledaknya gas elpiji di perusahaan tersebut,. Ledakan diduga terkait dengan aktivitas pengoplosan gas yang dilakukan di lokasi perusahaan tersebut di Jl. Titi Pahlawan, Medan Marelan, Medan.

Pemilik rumah, Rasiman Damanik mengatakan, peristiwa ledakan gas elpiji terjadi saat pekerja memindahkan isi gas elpiji dari tabung 3 kg dengan cara menyuntikkan gas ke tabung 12 kg.

Di Surabaya, tabung gas ukuran 50 kg pun bisa meledak. Ini terjadi pekan lalu, yang mengakibatkan, bangunan supermarket Sinar yang berlokasi di Jalan Bintoro, Surabaya, hangus dilalap api. Selain menghanguskan supermarket, api yang berasal dari tabung gas itu juga melalap sebuah rumah yang berada tepat di sebelahnya.

Menurut keterangan, ledakan terjadi pada pukul 10.30 pagi tadi. Akibatnya, api langsung berkobar dan merambat dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba ke lokasi selang 20 menit setelah ledakan, terlambat memadamkan api yang terlanjur menghanguskan rumah dan sebagian bangunan supermarket.

Ledakan dahsyat akibat kebocoran tabung gas 15 Kg juga terjadi di Jl Indah Lorong 3 No 15, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, Makassar. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu, (19/6/2010) itu, menyebabkan Hj. Dahlia (35) mengalami luka bakar serius dan Rabiah (25) terluka akibat ditimpa reruntuhan tembok rumah. Keduanya kini dirawat di Ruang ICU RS Jaury Jusuf Akademis, di jalan Jenderal Muh. Jusuf, Makassar.

Menurut Kapolsek Tallo, AKP Ahmad Riadi, ledakan terjadi pada pukul 05.30 Wita, saat Dahlia baru saja menyalakan kompor gas untuk memasak. Akibat ledakan ini, lanjut Ahmad, selain rumah korban yang temboknya hancur, satu rumah tetangga Dahlia juga ikut terkena imbasnya.

Menko Kesra Prihatin

Banyaknya tabung gas yang meledak itu membuat Menko Kesra Agung Laksono prihatin. Pertamina selaku penanggung jawab program konversi minyak tanah ke tabung gas pun diminta lebih memperhatikan kualitas tabung gas.

Untuk kualitas tabung gas ukuran 3 kg, Agung mengingatkan agar standar mutu produksinya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Karena tabung gas ini banyak digunakan untuk warga menengah ke bawah, termasuk para pedagang makanan dan minuman.

"Jika terbukti ditemukan adanya tabung gas yang cacat produksi, maka pihak produsen dan pengedarnya diminta untuk menarik dari peredaran dan bila perlu memusnahkannya," ujar Agung dalam keterangan pers pada detikcom, Kamis (6/5/2010).

Sosialisasi untuk mengatasi kebocoran dan ledakan tabung gas, menurut Agung, sudah seharusnya makin ditingkatkan selain faktor keamanan tabung, selang dan juga regulator yang menghubungkan antara tabung dengan kompor gas.

"Salah satu penyebab kebocoran yang sering terjadi, adanya pemakaian peralatan yang tidak memenuhi SNI," jelas dia.

Menteri ESDM: Perlu Penanganan Terpadu

Menanggapi masalah itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedi Saleh mengatakan kasus ledakan gas akhir-akhir ini perlu penanganan terpadu. Dengan penanganan secara tersimpul, Darwin berharap tiap kementerian atau lembaga tidak lepas tanggung jawab.

Menurut menteri asal Partai Demokrat ini, bukan sekedar Kementerian Perindustrian tangani SNI (Standar Nasional Indonesia), Kementerian Perdagangan pada peredarannya, atau Kementerian ESDM untuk jaminan pasokannya. Tetapi lebih kepada fakta banyak (tabung gas) yang meledak.

Apa yang dikemukakan Menteri ESDM itu memang benar. Seluruh instansi pemerintah harus harus bersatu padu untuk mengatasi masalah itu.

Peristiwa meledaknya tabung gas di berbagai tempat itu jelas tak bisa diremehkan. Pemerintah harus segera turun tangan menerjunkan tim untuk melakukan penelitian mendalam masalah ini, dan untuk selanjutnya dicarikan solusinya. Pemerintah harus bertanggungjawab mengatasi masalah ini. Sebab, pemerintahlah yang telah meminta masyarakat agar menggunakan kompor gas dan meninggalkan pemakaian minyak tanah dalam urusan masak memasak di rumah tangga.

Kecemasan para ibu rumah tangga yang berada di ujung tombak dalam pemakaian kompor gas, janganlah terus berlanjut.